KPU telah mengumumkan (20/3) bahwa pasangan Prabowo-Gibran telah terpilih sebagai pemenang Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Kemenangan ini diperoleh dengan hasil kemenangan 58,6% atau setara dengan 96 juta suara. Selanjutnya serah terima jabatan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden baru akan dilaksanakan pada Oktober 2024.

Selanjutnya, Prabowo-Gibran harus dapat meyakinkan market perihal kesinambungan kebijakan dan program dari pemerintahan sebelumnya, prioritas ekonomi dan fiskal yang kredibel yang akan diambil selama periode jabatan berlangsung. Kemudian, di bulan Agustus nanti Prabowo-Gibran dapat mulai ikut serta dalam penyusunan APBN 2025. 

Dalam kampanye kemarin, pasangan Prabowo-Girban membawa tema keberlanjutan dengan membawa project dan program yang ada di pemerintahan Jokowi yang saat ini sedang dan akan dilakukan. Selanjutnya dalam Visi-Misi Prabowo-Gibran terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

‍

Policy Direction and Macro

Visi-misi Prabowo-Gibran

Secara gambaran besar Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan jangka panjang dengan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2024". Mereka menawarkan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat, seperti makan siang gratis di sekolah dan susu kemudian pembangunan berkelanjutan dan komprehensif, menyoroti aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan.

Kemudian, hal ini tertuang dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang diantaranya:

  1. Program yang paling kontroversial, memberi makan siang dan susu gratis yang menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029 di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program ini menarik perhatian publik dikarenakan membutuhkan biaya yang besar dalam menjalankan program ini;
  2. Dalam kesehatan, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
  3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional (food estate program). Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman  pangan tercapai pada tahun 2029;
  4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
  5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
  6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
  7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan; dan
  8. Untuk mendukung program di atas, Prabowo akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Kami akan melihat bagaimana pemerintahan baru akan mendanai berbagai program yang ada. Tantangan ke depan akan terasa dari budget pemerintah yang terbatas. 

‍

Program Kontroversial - Makan Siang Gratis

Seperti program makan siang gratis yang diestimasikan akan memakan biaya sekitar 450 - 550 triliun per tahun untuk menargetkan 83 juta individu. Hal ini akan meningkatkan budget deficit sebesar -3% di tahun 2025 jika pendapatan dan pengeluaran pemerintah sama seperti di tahun 2024. Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan akan menaikkan pajak atau melakukan bond issuance untuk menambah pendapatan pemerintah.

Dengan adanya tambahan dana dari program ini, kami melihat adanya efek domino terhadap ekonomi. Seperti peningkatan kesempatan kerja terutama bagi individu dari keluarga berpenghasilan menengah dan menengah ke bawah, yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan membelanjakan sebagian besar pendapatan tambahan mereka, sehingga meningkatkan sirkulasi perekonomian. 

Melihat dari total biaya sebesar 537 triliun per tahun, maka 140 triliun atau 26% dari anggaran tersebut akan diserap oleh para pekerja yang mengerjakan program tersebut. Jika melihat dari Marginal Propensity to Consume (MPC) di 0,6x (median Indonesia) maka akan menghasilkan 350 triliun. Dengan proyeksi ini terdapat potensi kenaikan GDP sebesar 360 bps.

Kemudian, jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik adanya tambahan manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung. Seperti 1) mengurangnya pengeluaran rumah tangga satu hidangan per hari kepada penerima manfaat sehingga dapat digunakan untuk mengalokasikan ke pengeluaran yang lain; 2) peningkatan potensi upah di masa depan dari pekerja yang menjalankan program; 3) penurunan biaya kesehatan dikarenakan adanya asupan gizi yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi penyakit.

‍

Ibu Kota Nusantara dan Hilirisasi

Pemerintahan selanjutnya memiliki rencana untuk melanjutkan pembangunan sebuah ibu kota baru yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Tetapi, sejauh ini proyek tersebut masih didanai oleh pemerintah.

Pemerintah telah menganggarkan IDR 73 triliun pada tahun 2024 untuk membangun IKN sehingga tersisa 17 triliun lagi bagi pemerintah untuk mendanai proyek tersebut. Total biaya proyek IKN diperkirakan sebesar 466 triliun dimana ~19% atau 89 triliun akan didanai oleh pemerintah. Sisanya sebanyak 123 triliun akan dibiayai oleh investasi dari BUMN dan BUMD, serta 253 triliun akan dibiayai oleh investasi dari KPBU dan Swasta.

Terdapat risiko tambahan jika investor swasta tidak meningkatkan minat mereka untuk berinvestasi ke IKN, sehingga pemerintah dan BUMN akan menambah jumlah investasi mereka ke dalam proyek tersebut yang menciptakan beban pada anggaran pemerintah. Hal ini cukup mirip dengan proyek infrastruktur sebelumnya yang sudah berjalan dari tahun 2014-2019 dikarenakan IKN adalah program prioritas pemerintah, sehingga perlu mencari pembiayaan tambahan untuk merealisasikannya.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, minyak kelapa sawit (crude palm oil), batu bara dan lain-lain. Sebelumnya, Indonesia hanya melakukan ekspor bahan mentah dan saat ini Indonesia mulai menghentikan ekspor bahan mentah dengan melakukan pengelolahan lanjutan produk turunan atau istilahnya hilirisasi. 

Saat ini pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirasasi industri sektor pertambangan dengan menghentikan ekpor bahan mentah produk-produk pertambangan secara bertahap. Beberapa produk tersebut adalah nikel, bauksit, tembaga (masih dalam pembahasan). 

Jika dilihat dari program yang telah berjalan, terdapat nilai tambah yang mulai terlihat dari bagian ekspor untuk metal base. Trendnya meningkat dari Q2-2021 hingga saat ini dan jika dilihat dari Q1-2016, kenaikan nilai tambah untuk ekpor hasil hilirasasi meningkat secara tahunan (CAGR) sebanyak 28,00%.

Dengan adanya hilirasasi ini, diharapkan neraca perdagangan Indonesia dapat stabil dan tidak terlalu bergantung terhadap fluktuasi bahan mentah sektor pertambangan dan dapat meningkatkan pemasukan negara dari hasil ekspor dan menguatkan rupiah.

Selain dari kenaikan ini, pemerintah juga saat ini mencoba untuk mendatangkan investasi agar perusahaan-perusahaan dapat mengelola dan melakukan hilirasasi dari bahan mentah yang dimiliki oleh Indonesia. 

Selanjutnya Indonesia saat ini sedang membangun ekosistem manufaktur baterai EV yang mencakup dari penambangan bahan baku, pemurnian (smelter), manufaktur katoda, produksi baterai, perakitan baterai, manufaktur EV, stasiun pengisian listrik, dan fasilitas daur ulang. Dengan menjadi pusat dari produksi kendaraan EV, banyak Perusahaan multinasional besar yang mulai masuk dan membangun pabrik di Indonesia.

Jika dilihat dari data Foreign Direct Invesment (FDI) mulai terjadi peningkatan investasi asing ke Indoensia sejak Q1-2022 dan berlanjut hingga saat ini. Dengan data tersebut jika kita lihat dari Q1-2016, pertumbuhan tahunan (CAGR) dari FDI sudah mencapai 8.61%. Hal ini membuktikan jika perusahaan-perusahaan multinasional berkomitmen untuk terus berinvestasi dan memanfaatkan ekosistem manufaktur di Indonesia.

Harapannya, hal ini dapat berdampak baik terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, kenaikan pendapatan pajak, hingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

‍

Tantangan dan penolakan dari oposisi

Fase akhir dari hasil pemilihan umum 2024 bergantung pada seberapa baik semua kandidat lain dapat menerima hasilnya. Bagi pasangan Prabowo-Gibran, salah satu tantangan khusus terletak pada isu-isu seputar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang harus dilakukan secara bebas dan adil tetapi terus-menerus disoroti oleh masyarakat terkait proses pengambilan keputusan dalam revisi ini. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memperbolehkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran etika.

Pada tanggal 21 Maret, Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) mengajukan sengketa atas hasil pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu permohonan dalam gugatan tersebut, menurut Ketua THN AMIN, Ari Yusuf Amir, adalah diskualifikasi kemenangan Prabowo-Gibran, diikuti dengan pemilihan ulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk menghindari mengganggu otoritas Presiden Jokowi.

Anies Baswedan menahan diri untuk memberi selamat kepada Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa ucapan selamat bukan semata formalitas tetapi berkaitan dengan substansi dari proses pemilihan umum yang benar. Anies menjelaskan bahwa baik proses maupun hasil dari pemilihan umum sama-sama penting, sehingga jika proses pemilihan umum bermasalah, maka hasilnya juga akan demikian.

Di sisi lain, pasangan 03 Ganjar-Mahfud juga menegaskan niatnya untuk menantang hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang ia gambarkan sebagai langkah terakhir bagi dirinya dan masyarakat untuk menanggapi dugaan ketidakberesan. Dia mengakui bahwa selama sebulan terakhir, bersama pasangannya Mahfud MD, mereka telah melakukan perjalanan ke banyak daerah dan selalu mendengar cerita tentang dugaan ketidakberesan dalam pemilihan presiden 2024. Menurut Ganjar, ketidakberesan ini sudah terlihat bahkan sebelum pemilihan tanggal 14 Februari 2024, dimulai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, yang membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran, untuk ikut dalam kontestasi presiden. Ganjar mengajukan gugatan akan pada tanggal 23 Maret 2024 kemarin.

‍